DPRD Provinsi Kalimantan Utara

Lembaga perwakilan rakyat daerah yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Anggota Dewan: 35
Fraksi: 6
Komisi: 4
Periode: 2024–2029

Sekilas DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD berfungsi sebagai mitra pemerintah daerah sekaligus sebagai pengawas jalannya kebijakan yang diambil oleh kepala daerah.

Sebagai representasi masyarakat, DPRD memastikan bahwa aspirasi publik tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar masuk ke dalam proses perumusan kebijakan daerah. DPRD menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata.

Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD memiliki posisi penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan (check and balances). Setiap kebijakan strategis daerah, termasuk anggaran dan peraturan daerah, tidak dapat dijalankan tanpa persetujuan DPRD.

Dengan demikian, DPRD berperan sebagai penyambung lidah rakyat yang memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah tetap berada pada jalur kepentingan publik.

Pimpinan DPRD Periode 2024–2029

H. ACHMAD DJUFRIE, SE, M.Si

KETUA DPRD

FRAKSI GERINDRA

H. MUHAMMAD NASIR, SE

WAKIL KETUA DPRD

FRAKSI GOLKAR

H. MUDDAIN, ST

WAKIL KETUA DPRD

FRAKSI DEMOKRAT

Tugas dan Fungsi

DPRD Provinsi memiliki tiga fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

1. Fungsi LegislasiDPRD memiliki tugas untuk merancang, membahas, dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) bersama kepala daerah. Fungsi ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Fungsi AnggaranDPRD berperan dalam membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui fungsi ini, DPRD memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

3. Fungsi PengawasanDPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan ini bertujuan agar program dan kebijakan berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku.

Selain fungsi tersebut, DPRD juga memiliki kewenangan strategis, antara lain:– Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden.– Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.– Memberikan persetujuan terhadap kebijakan strategis pemerintah daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, DPRD juga memiliki hak-hak sebagai berikut:– Hak Interpelasi– Hak Angket– Hak Menyatakan Pendapat

Seluruh tugas dan fungsi DPRD dilaksanakan berdasarkan landasan hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya.